LONC, PALI – Rapat Paripurna Ke-14 DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Dalam rangka pandangan umum Anggota DPRD atas nama Fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Diselenggarakan penuh dengan khidmat.
Rapat yang digelar di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten PALI ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten PALI H. Ubaidillah, SH, didampingi Wakil Ketua I H. Kristian, S.M, yang hadiri oleh Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, S.H serta OPD dan Forkopimda Kabupaten PALI. Pada Senin, (03/11/25)
Paripurna yang dimulai pada pukul 11:30 wib ini buka dengan penyampaian daftar hadir pimpinan dan anggota DPRD PALI oleh Sekwan Drs. Darmawi, M.S.I, dan dilanjutkan penyampaian pandangan umum oleh tujuh Fraksi Partai Politik.
Pndangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pertama disampaikan Hardianto dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Sebelum membacakan pandangan Fraksi PAN, Hardianto mengatakan bahwa pandangn ini disampaikan sebagai wujud tanggung jawab Fraksi PAN dalam mengawal kebijakan pembangunan dan menjalankan amanh masyarakat kabupate PALI.
Secara tertulis Fraksi PAN mencatat bahwa terdapat beberapa poin yang menjadi perhatian utama Fraksi PAN. Diantaranya yakni : Pertama meminta Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kembali tambahan penghasilan pegawai (TPP). Menurutnya, bahwa TPP harus dipangkas secara menyeluruh, agar tidak menjadi beban fiskal daerah yang berlebihan.
Alokasi TPP yang dinilai kurang efisien diharapkan dapat dialih pungsikan kepada program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan dukungan kepada sektor pertanian serta UMKM
Kedua, sebagai upaya pengingkatan pendapatan asli daerah, Fraksi PAN menegaskan kepada Pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi dan ekstensifikasi sumber PAD, baik dari sektor pajak, retrebusi daerah, maupun pengelolaan aset daerah secara profesional.
Selanjutnya pandangan umum Fraksi PDIP yang disampaikan oleh Ragil Saputra, S.H. Dalam penyampaiannya fraksi PDIP menyebut jika pembahasan APBD ini pada prinsipnya adalah perubahan kebijakan dalam upaya pemerintah untuk menyesuaikan rencana keuangan daerah dengan keadaan daerah itu sendiri. Oleh karenanya fraksi PDIP meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan betul kinerja para Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun anggaran APBD tahun 2026.
Fraksi PDIP juga meminta TIM TAPD, untuk memberikan penjelasan terkait dampak pemotongan transfer pusat ke daerah. Agar kedepan menjadi kebijakan dan program tahun 2026 berjalan sesuai dengan kebutuhan anggaran.
Sementara pandangan Fraksi Partai Demokrat
Lebih banyak menyoroti tentang pelayanan publik serta pentingnya pemerintah daerah melakukan evaluasi serta peningkatan pada fasilitas dan pelayanan kesehatan serta fasilitas dan kuantitas pendidikan. Seperti yang dibacakan oleh Afriansyah
Fraksi Golkar, yang disampaikan oleh Suarno, SE, secara tertulis mengatakan, prinsip belanja daerah menuntut agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekedar mengalikan dampak, tetapi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pada akhirnya Fraksi Partai Golongan Karya memahami bahwa rancangan nota keuangan APBD tahun anggaran 2026 tidak hanya memenuhi kewajiban tetapi juga mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat. Tutup Suarno
Pandangan umum Fraksi juga disampaikan Fraksi Partai PKS dan Fraksi Gabungan Bintang Hati Nurani, yang diketuai oleh Husni Tamrin, kedua fraksi ini menyampaikan padnagannya serta mengapresiasi atas kinerja pemerintah daerah yang telah berhasil dan infrastruktur pembagunan, terutama dalam bidang pembangunan jalan dikabupaten PALI.
Kedua fraksi ini juga meminta pemerintah daerah agar terus melaksanakan serta merencanakan program-program yang berpihak kepentingan rakyat.
Fraksi gabungan gerakan nasional indonesia raya, mendapat kesempatan terakhir menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rencana rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Yang disampikan oleh Muhammad Rizal.
Fraksi Gerakan Nasional Indonesia Raya, yang diketahui salah satu partai yang mendukung serta mendorong Asgianto dan Iwan Tuaji Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2024 lalu, tetapi meski demikian Fraksi gabungan ini tetap berkomiten demi kemajuan suatu daerah.
Fraksi gabungan Gerakan Nasional Indonesia Raya menyoroti beberapa isu strategis yang selama ini menjadi perhatian utama masyarakat dan menuntut solusi inovatif dari pemerintah diantaranya yakni : a).Penguatan digitalisasi pelayanan publik, menurutnya digitalisasi sangat penting diera sekarang ini, seperti sitem pembayaran pajak, perizinan serta pelayanan publik lainnya.
b). Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup. Menurut fraksi Gabungan ini, pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tantangan utama, berkenaan dengan itu fraksi ini menegaskan pemerintah daerah untuk serius dalam penanganan sampah dan lingkungan. Tanpa lingkungan sehat bagaimana kita bisa sehat tutup fraksi gabungan ini.
Rapat yang berlangsung selama 3 jam ini disekor oleh pimpinan sidang hingga dilanjutkan kembali pada esok hari Selasa (04/11/2025). Dengan agenda mendengarkan jawaban bupati Penukal Abab Lematang Ilir, terkait pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD PALI.(red)
