Liputanokenews.com, PALI — Langkah tegas diambil oleh gabungan pimpinan organisasi pers di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Sejumlah ketua organisasi wartawan mendatangi kantor PT BGP Indonesia di Jalan Merdeka, Simpang Raja, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, pada Kamis (13/8/2026).
Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Para jurnalis ini menuntut transparansi terkait penggunaan sumber air dalam kegiatan Survei Seismik 3D Peony yang dioperatori oleh SKK Migas bersama PT Pertamina EP melalui PT BGP Indonesia.
Aksi mendatangi kantor pelaksana proyek ini dimotori oleh para ketua organisasi pers setempat, yakni: Eddi Saputra (Ketua PJS PALI), Heru Martin (Ketua JMSI PALI), Yoga (Ketua SWI PALI), dan Syamsudin (Ketua PWRI PALI).
Fokus utama kedatangan mereka adalah mempertanyakan aspek teknis pengeboran (drilling) untuk menempatkan sumber getaran (source) seismik di bawah permukaan tanah yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar.
“Penggunaan air dalam kegiatan survei seismik perlu menjadi perhatian serius. Kami mempertanyakan dari mana sumber air yang digunakan, berapa kebutuhan airnya, serta bagaimana perizinan dan pengelolaannya di lapangan,” tegas para pimpinan organisasi pers tersebut.
Aliansi pers PALI menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar kegiatan eksplorasi migas nasional ini berjalan lancar tanpa memicu keresahan di tengah masyarakat.
Mereka menyoroti beberapa poin krusial yang harus dijawab pihak perusahaan:
- Asal-Usul dan Volume Air: Dari mana air disuplai dan berapa kapasitas yang dihabiskan untuk proses pengeboran.
- Potensi Penggunaan Sumur Warga: Apakah ada pengambilan air dari sumur milik masyarakat sekitar.
- Mekanisme dan Kompensasi: Jika menggunakan sumur warga, apakah sudah melalui sosialisasi, mengantongi izin pemilik, serta ada tidaknya kejelasan kompensasi jika berdampak pada ketersediaan air bersih warga.
“Jangan sampai kegiatan survei seismik justru berdampak terhadap ketersediaan air bagi masyarakat. Pemerintah dan pihak pelaksana harus memberikan penjelasan secara terbuka…” tambah mereka.
Sebagai pilar keempat demokrasi, aliansi pers menegaskan bahwa fungsi pengawasan dan dorongan transparansi ini dilakukan demi kebaikan bersama. Jika seluruh prosedur telah dipenuhi sesuai aturan pengelolaan sumber daya air yang berlaku, maka tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menutup diri dari publik.
Hingga berita ini diterbitkan, misteri penggunaan air dalam proyek Seismik 3D Peony masih belum menemui titik terang. Saat rombongan ketua organisasi pers tiba di lokasi, tidak ada satupun perwakilan manajemen PT BGP Indonesia yang dapat ditemui untuk memberikan keterangan resmi.
Ketidakhadiran pihak perusahaan ini tentu menyisakan tanda tanya besar dan menuntut respons cepat dari SKK Migas maupun PT Pertamina EP selaku penanggung jawab utama proyek strategis nasional tersebut.(red)
